PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

PERLINDUNGAN TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa tingkat produksi budidaya tanaman yang mantap sangat menentukan bagi keberhasilan usaha tani, sehingga segala bentuk kerugian yang dapat menurunkan tingkat produksi budidaya tanaman perlu dicegah atau ditekan serendah mungkin;
  2. bahwa serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  3. bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
  4. bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dipandang perlu mengatur perlindungan tanaman dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
  2. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
  3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
  4. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
  5. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
  6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

(1)        Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.

(2)        Perlindungan tanaman pada masa pra tanam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penyiapan lahan atau media tumbuh lainnya sampai dengan penanaman.

(3)        Perlindungan tanaman pada masa pertumbuhan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penanaman sampai dengan panen. *24905 (4)Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Pasal 3

(1)        Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.

(2)        Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan:

  1. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
  2. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
  3. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 4

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.

BAB II

PENCEGAHAN PENYEBARAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

 

Pasal 5

(1)        Pencegahan masuknya ke dalam atau tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengenakan tindakan karantina pada setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2)        Pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

  1. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit;
  2. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
  3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

(3)        Pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

  1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal;
  2. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk tindakan karantina.

(4)        Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, tempat serta tata cara pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)        Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:

  1. pemeriksaan;
  2. pengasingan;
  3. pengamatan;
  4. perlakuan;
  5. penahanan;
  6. penolakan;
  7. pemusnahan;
  8. pembebasan.

(2)        Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 7

(1)        Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat menetapkan area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.

(2)        Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB III

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

 

Pasal 8

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.

Pasal 9

(1)        Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan.

(2)        Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.

Pasal 10

(1)        Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.

(2)        Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan:

  1. cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;
  2. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia;
  3. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;
  4. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
  5. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman;
  6. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
  7. cara lain sesuai perkembangan teknologi.

(3)        Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

(1)        Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh:

  1. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman;
  2. kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan;
  3. pemerintah.

(2)        Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila terjadi eksplosi.

(3)        Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat serta pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

  1. alat dan mesin;
  2. musuh alami;
  3. pestisida.

Pasal 13

(1)        Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

(2)        Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan.

(3)        Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh alami atau pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

(4)        Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai alat dan mesin serta tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Pasal 14

(1)        Musuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologi.

(2)        Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. musuh alami tersebut belum ada di Indonesia;
  2. musuh alami yang ada di Indonesia belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; atau
  3. untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman.

(3)        Pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau badan hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri.

(4)        Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 15

(1)        Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara tepat guna.

(2)        Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 16

(1)        Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan pesawat terbang.

(2)        Penggunaan pestisida dengan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Menteri.

(3)        Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pestisida dengan pesawat terbang dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

Apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan.

Pasal 18

(1)        Perorangan atau badan hukum, kelompok dalam masyarakat dan instansi Pemerintah yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan wajib memantau, mencegah dan atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida.

(2)        Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pencegahan dan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Pasal 19

Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin.

Pasal 20

(1)        Menteri melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

(2)        Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pestisida.

(3)        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, persyaratan, dan tata cara penunjukan petugas pengawas pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 21

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara efektif, efisien dan aman sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

ERADIKASI

 

Pasal 23

(1)        Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

(2)        Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif.

Pasal 24

(1)        Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap:

  1. tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan;
  2. tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas;
  3. inang lain; dan atau
  4. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.

(2)        Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara selektif atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(3)        Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 25

(1)        Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh:

  1. perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang harus dieradikasi; dan atau
  2. kelompok masyarakat yang berkepentingan, atas dasar musyawarah.

(2)        Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah dapat melakukan eradikasi.

Pasal 26

(1)        Kepada pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan.

(2)        Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.

(3)        Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan.

(4)        Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.

(5)        Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sarana produksi.

(6)        Kompensasi atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan eradikasi, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meringankan beban pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi.

(7)        Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi atau bantuan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 27

(1)        Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.

(2)        Urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan tanaman yang tingkatnya di bawah Peraturan Pemerintah yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Pebruari 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Pebruari 1995

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 12